Safri pada tanggal 15 Juli 2020 juga meminta permintaan yang sama untuk PT Samudera Mentari Cemerlang.
“Selamat pagi Pak Safri mohon izin melaporkan terkait dng PT Samudera MC, kawan-kawan tim administrasi masih mengomunikasikan dengan perusahaan melalui Esti atau Mas Galendra agar perusahaan melengkapi administrasinya surat permohonan penetapan telah melakukan budi daya kepada dirjen, budi daya yang dilampiri surat penetapan sebagai pembudidaya sudah mereka miliki. Laporan pelaksana budi daya sudah ada formatnya, tinggal mengisi dan MoU dengan sekelompok masyarakat sebagai mitra sudah ada formatnya tinggal mengisi. Terima kasih,” kata Safri dalam percakapan “whatsapp” yang ditampilkan jaksa KPK.
Terakhir jaksa menampilkan percakapan pada 24 Agustus 2020.
“‘Pak Arik tolong untuk PT Samudera Sumber Anugerah izinnya dikeluarkan. Pak, perintah pak MKP, Pak. Thanks.’ Benar seperti itu saudara saksi?” tanya jaksa KPK.
“Iya. Tapi perintah pak MKP itu hanya membawa nama MKP saja,” jawab Safri.
“Atas perintah siapa saudara meminta untuk melakukan percepatan ini?” tanya jaksa.
“Saya sendiri, Pak,” jawab Safri.
“Apa kepentingan saudara?” tanya jaksa.
“Mereka itu minta bantu. PT-PT itu minta bantu bahwa kelengkapan mereka uda cukup tapi kalau tidak lengkap ya tidak bisa, Pak. Pak Arik juga kan menolak,” jawab Safri.
Kode Percakapan
Dalam sidang JPU juga mengungkap adanya kode dalam percakapan antara staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bernama Safri dan sekretaris pribadi Edhy yaitu Amiril Mukminin.
Percakapan tersebut terjadi pada 18 November 2020 dan dibacakan dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Edhy Prabowo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (15/6) malam.
“Abang,” kata Amiril
“Iya Mir,” balas Safri.
“Sudah 1 ember yang dipegang beliau,” jawab Amiril.
“Maksudnya apa nih?” tanya jaksa KPK.
“Saya tidak tahu saat itu tapi saat dikonfirmasi ke Amiril, itu untuk keperluan Pak Menteri ke Amerika,” jawab Safri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.
“1 ember apa?” tanya jaksa.
“1 miliar maksudnya,” jawab Safri.
“Saudara ketika itu dalam perjalanan ke luar negeri bagaimana bisa berkomunikasi?” tanya jaksa.
“Whatsapp kan bisa Pak, pakai nomor Indonesia, didaftarin di pesawat bisa, pakai wifi,” jawab Safri.
Selanjutnya jaksa KPK juga membacakan percakapan kedua antara Amiril dan Safri.
“Abang, antisipasi, Grahafood pakai kargo NJP karantina meng-acc SKWP diokein oleh Pak Carli, hebat NJP bisa labrak aturan KKP dan nggak hargain abang dan lain-lain karena logistik BBL selama ini adalah ACK, pengiriman selain ACK ilegal. Hari ini ada kiriman 1 PT gunakan kargo lain, sudah di luar kebijakan abang. Izin bapak harusnya PSDKP bisa sidak seperti dibuatkan begitu saja tidak ada yang cegah, aku WA ke Ipung dan Pak Darma,” kata Amiril.
“Gak benar itu karantina dan DJPT bahaya kalau diloloskan ntar aku lapor ke bapak,” jawab Safri.
“Bapak itu siapa?” tanya jaksa KPK.
“Maksudnya Pak Menteri, tapi saya tidak lapor karena saya hanya bicara sama Andreau saja,” jawab Safri.
Andreau yang dimaksud adalah staf khusus Edhy Prabowo yang sekaligus sebagai Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.
Dalam perkara ini Edhy Prabowo didakwa bersama-sama Andreau Misanta Pribadi dan Safri (staf khusus Edhy Prabowo), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Ainul Faqih (sekretaris pribadi istri Edhy, Iis Rosita Dewi) dan Siswadhi Pranoto Loe (pemilik PT Aero Cipta Kargo) menerima 77 ribu dolar AS dan Rp24,625 miliar sehingga totalnya mencapai sekitar Rp25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih benih lobster (BBL) terkait pemberian izin budidaya dan ekspor. (ant)
Editor: Erna Djedi
