WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam Nahdhatul Ulama (NU) sejak 1984 secara resmi kembali ke khittah, bahwa NU sudah meninggalkan politik praktis sampai Muktamar terakhir di Jombang pada 2015 lalu. Diungkapkan Mantan Ketua PWNU Kalsel, Syarbani Haira menyikapi ramainya pemberitaan tentang aksi Satgas Pencegahan Money Politik.
Kembali ditegaskannya, hingga sekarang pun NU tidak terlibat dalam politik praktis. Jika mengacu aturan, para pimpinan NU, elite NU harusnya menaati aturan itu dan tidak dibenarkan dengan dalih apapun NU terlibat politik praktis.
“Idealnya para elite NU memberikan keteladanan kepada umat, jangan menimbulkan krusial-krusial,” kata pria yang menjabat Ketua PWNU Periode 2007-2012 dan 2012-2017.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam tubuh NU selalu mempertimbangkan kaidah ahlusunnah waljamaah, menghindari kemudharatan lebih penting daripada mencari keuntungan. Pendapatnya pribadi, jika elite NU masuk ke ranah politik maka mudharatnya lebih besar dan keuntungannya pun tidak jelas.
“Oleh sebab itu, NU diranah umum saja. Bagaimana menciptakan kedamaian, tidak menimbulkan keributan-keributan. Jika kejadian yang lagi ramai itu benar, maka ternyata ada mudharatnya, dan membawa logo NU, tidak benar dalam aturan NU ada Satgas tersebut,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, jika atas dalih amar ma’ruf nahi munkar, harusnya sejak jauh-jauh hari misalkan pada Januari 2021 lalu. Lakukan amar ma’ruf, giat mensosialisasikan ke musalla atau masjid-masjid terkait money politik.