Beberapa hal itu, lanjutnya, di antaranya terkait penanganan COVID-19, konflik lahan, pendirian rumah ibadah, praktik aliran keagamaan yang dianggap menyimpang, hingga pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di wilayah Batola.
Khusus untuk tahun 2021, menurut dia, penanganan COVID-19 perlu mendapat perhatian, terutama terkait perspektif Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sementara terhadap penanganan konflik lahan, sebutnya, lantaran tidak dibarengi upaya penegakan hukum formal, maka konflik saling klaim kepemilikan lahan dimungkinkan bisa terulang.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menekankan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya aktivitas gerakan terorisme hendaknya juga harus menjadi perhatian. (ant)
Editor: Erna Djedi
