Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama dengan menolak adanya kongres luar biasa.
“Tidak ada itu KLB itu sudah pasti ilegal, mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?. Saya ikut memilih mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu,” kata dia.
Menurut dia, elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat terus mengalami kenaikan, sehingga menjadi hal mustahil AHY digantikan posisinya oleh orang lain.
“Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol,” Kata dia.
Penolakan keras juga muncul dari Serdang Bedagai. Ketua DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai Labuhan Hasibuan menyatakan tegas menolak KLB ilegal.
“Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui,” ujar Labuhan Hasibuan.
DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum.
Sebelumnya, penolakan juga datang antara lain dari Jawa Barat. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) menegaskan tak memberi restu adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi oleh beberapa pendiri partai tersebut.
“Aturan KLB itu setidaknya mempersyaratkan dua hal, ada permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan ada persetujuan dari MTP (majelis tinggi partai),” ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya alias AW, di Bogor, Selasa.