WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Gonjang-ganjing bakal digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat terus menghangat.
Sejumlah daerah telah menyampaikan penolakan terkait adanya wacana pelaksanaan KLB yang rencananya digelar di Deli Serdang.
Kali ini penolakan datang dari jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menganggap KLB Deli Serdang ilegal.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Zulkarnain, dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Kamis.
Heri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.
Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.
Penegasan Heri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatera Utara.
Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa menolak tegas pelaksanaan KLB illegal, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.
“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau,” kata Herman.