Poin ketiga, bahwa negara mengeluarkan biaya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan untuk kelancaran lalu lintas.
Hal itu dilakukan, karena ribuan peziaran yang datang setiap hari sepanjang tahun dan mengunjung museum Islam Nusantara.
“Jadi sama sekali tidak untuk membiayai (pembangunan) makam Gus Dur,” tegas isi surat somasi yang disampaikan oleh H Priyo Sambadha MBS selaku ketua Umum DPP Barikade Gus Dur dan Pasang Haro Rajagukguk selaku Kuasa Hukum yang juga Sekjen DPP Barisan Kader Gus Dur pada 19 Februari.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Barikade Gus Dur mendesak Rachlan Nashidik mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf.
Barikade Gus Dur mengancam akan membawa kasus ini ke tindakan hukum jika Rachlan tidak memenuhi tuntutan mereka. (edj)
Editor: Erna Djedi
