WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada penerimaan daerah di seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil pantauan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah awal Desember 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan rendah, yaitu 79,79 persen dari target.
Hasil pantauan tersebut berkaitan erat dengan rendahnya tindak lanjut atas hasil uji potensi dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan .
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menemukan potensi PAD Rp 970 miliar yang belum ditindaklanjuti oleh empat Pemerintah Daerah.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap menyebutkan, empat pemerintah daerah yang belum menindaklanjuti uji potensi dan evaluasi PAD itu yakni Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
PAD yang diuji potensi dan dievaluasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan pada tiga Pemerintah Daerah lainnya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Retribusi Daerah.
“Maksudnya adalah potensi penerimaan yang bisa digali pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Misalnya, pajak sarang burung walet di Kabupaten yang kebanyakan belum ditagih dan dipungut, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang belum ditagih langsung di Provinsi,” katanya.