WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tanah Laut mulai tancap gas melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pola kerja dan sinergi antarperangkat daerah.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Lounge/VVIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Selasa (27/1/2026).
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyadari bahwa tantangan inflasi ke depan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara lama.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tanah Laut, Masturi, S.STP, secara tegas menginstruksikan adanya perombakan efisiensi rapat teknis.
Ke depannya, rapat internal akan diintegrasikan langsung dengan koordinasi rutin bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar respons terhadap rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Salah satu poin kritis yang menjadi sorotan adalah perlunya perbaikan sistem informasi data pasokan.
Seluruh SKPD pengampu diwajibkan lebih proaktif dalam memperbarui data harga komoditas ke sistem informasi daerah maupun nasional.
Tanpa akurasi data, kebijakan yang diambil dikhawatirkan akan kehilangan taji dalam menstabilkan harga di pasar.
Selain itu, TPID juga melakukan revisi pada milestone Rencana Aksi Pengendalian Inflasi, khususnya untuk komoditas yang sering menjadi ‘biang kerok’ kenaikan harga seperti aneka cabai.