WARTABANJAR.COM, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepala daerah tidak perlu terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebaliknya, mereka diminta untuk fokus pada penyediaan infrastruktur pendukung bagi Badan Gizi Nasional (BGN), seperti pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Instruksi ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025).
“Ya tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis, tetapi cukup mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana, dikutip dari Beritasatu.com, Sabtu (15/2/2025).
Dadan juga mengungkapkan bahwa program ini mengalami efisiensi anggaran hingga Rp 200 miliar. Efisiensi ini tercapai dengan mengurangi anggaran pembelian lahan, karena beberapa lokasi dapat memanfaatkan sistem pinjam pakai.
“Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai,” jelasnya.
Meski demikian, Dadan memastikan bahwa efisiensi anggaran tersebut tidak akan berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Pemangkasan hanya terjadi pada pengadaan lahan, sementara anggaran utama tetap berjalan sesuai rencana.
Dengan kebijakan ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan gizi masyarakat di seluruh Indonesia.(Wartabanjar.com/Beritasatu.com)
editor: nur muhammad