WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr melarang kasino yang beroperasi di lepas pantai Filipina, dengan mengutuk industri online itu sebagai sebuah “penyalahgunaan berat” terhadap hukum negara tersebut.
Marcos, dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 22 Juli 2024, memberikan waktu kepada regulator perjudian nasional hingga akhir tahun 2024 untuk menutup operator perjudian lepas pantai Filipina (Pogos).
Baca juga:Sindikat Judi Online Retas Ratusan Situs Pemda dan Kampus
Perjudian di Pogos umumnya melayani penjudi luar negeri, termasuk warga negara Tiongkok, dan telah dikaitkan dengan kegiatan kriminal lainnya di dunia digital.
“Penyalahgunaan berat dan rasa tidak hormat terhadap sistem hukum kita harus dihentikan. Mulai hari ini, semua perjudian di Pogos dilarang,” kata Marcos, yang mendapat tepuk tangan meriah dan sorak sorai dari anggota parlemen dan tamu di kompleks Batasang Pambansa di ibu kota Manila.
“Menyamar sebagai entitas yang sah, operasi mereka telah merambah ke wilayah terlarang yang jauh dari perjudian, seperti penipuan keuangan, pencucian uang, prostitusi, perdagangan manusia, penculikan, penyiksaan brutal, bahkan pembunuhan,” tambahnya.
Pogos, yang sebagian besar dijalankan oleh warga negara Tiongkok, mulai berkembang pada tahun 2016 pada masa pemerintahan mantan presiden Rodrigo Duterte dan telah menjadi subyek beberapa dengar pendapat kongres di bawah pemerintahan Marcos saat ini.
Dengar pendapat tersebut mencakup penyelidikan Senat Filipina terhadap Nona Alice Guo, walikota sebuah kota kecil di Filipina yang sekarang sudah tidak aktif lagi dan diduga berada di balik pusat penipuan yang menyamar sebagai operator perjudian (Pogo).