WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia kini bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Masyarakat Pemantau Pemilu (Mapilu) untuk menyosialisasikan etika penyelenggaraan pemilu secara nasional, serta fungsi dan kedudukan DKPP Kepada khalayak luas.
Kerjasama itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang sosialisasi, publikasi, edukasi, dan diseminasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Ketua Umum PWI Atal S Depari di markas PWI Pusat, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2023) kemarin.
Atas S Depari mengatakan, MoU ini menjadi dasar yang kuat bagi PWI, DKPP, dan Mapilu PWI untuk bekerja sama.
Dia juga mengatakan, pihaknya merasa terhormat bisa meneken MoU ini karena DKPP adalah lembaga yang penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
“Saya membayangkan bentuk kerja sama ini yang lebih nyata, mungkin seminar atau diskusi tentang pengawasan kinerja penyelenggaraaan pemilu, pelaitihan wartawan sebagai agen pengawas penyelenggara pemilu, serta workshop cegah tangkal politik pecah belah melalui penyebaran hoaks di medsos dalam Pemilu 2024,” tutur Atal melalui rilis yang diterima wartabanjar.com.
Dirinya mengharapkan, melalui kerjasama ini produktif ke depan sebagai ikhtiar bersama untuk memajukan iklim demokrasi di Tanah Air.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengakui, publik masih sangat terbatas mengenal lembaganya. Meski tanpa sosialisasi pun pengaduan etik yang diterima dan tengah ditangani DKPP mencapai 253 aduan.