Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang hadir sebagai Pembina dan Pengawas Forsesdasi, dalam keynote speech menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penyampaian informasi mengenai program pembangunan pemerintah pusat di daerah.

Tomsi mengungkapkan, pihaknya telah meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan informasi secara jelas mengenai lokasi pelaksanaan program dan proyek kementerian/lembaga, beserta alokasi anggaran serta waktu pelaksanaannya.

Informasi tersebut dijadwalkan tersedia pada pertengahan Desember mendatang.

Dengan demikian, pemerintah daerah, khususnya para Sekretaris Daerah, dapat mengetahui berbagai kegiatan pembangunan pemerintah pusat di wilayah masing-masing dan turut menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan survei yang disampaikan, lapangan pekerjaan dan keterjangkauan harga pangan menjadi dua kebutuhan utama masyarakat yang perlu menjadi perhatian pemerintah, disusul sektor kesehatan dan pendidikan.

Terkait kapasitas fiskal daerah, Tomsi mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta memanfaatkan aset daerah berdasarkan potensi yang dimiliki dengan target yang realistis.

Selain peningkatan pendapatan, kualitas belanja daerah juga perlu menjadi perhatian. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki tujuan, output, dan outcome yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Belanja yang tidak diperlukan dan tidak berorientasi pada hasil perlu dievaluasi agar anggaran dapat diarahkan pada program yang lebih prioritas.

Dalam laporannya, Ketua Umum DPP Forsesdasi, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa Rakernas merupakan wujud komitmen Forsesdasi dalam membangun sinergi dan kolaborasi, tidak hanya di antara pengurus dan anggota, tetapi juga bersama kementerian dan lembaga.

Menurut Sri Wahyuni, penguatan fiskal daerah menjadi hal penting untuk mendorong pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah. Melalui pertemuan ini, diharapkan berbagai masukan dan aspirasi dari daerah dapat dihimpun menjadi rekomendasi Forsesdasi, sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi dinamika kebijakan ke depan.