Tingkatkan Kompetensi Tenaga Konstruksi, Dinas PUPR Kalsel Gelar Bimtek Ahli Manajer Proyek Jalan dan Jembatan
WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Ahli Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan di Banjarbaru, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi, khususnya tenaga kerja konstruksi yang memiliki keahlian dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M Yasin Toyib, melalui Kepala Bidang Bina Konstruksi, Muhammad Nursjamsi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sesuai kewenangannya masing-masing.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
“Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan perencanaan yang baik, tetapi juga harus didukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang profesional, terencana, terkoordinasi, serta sesuai standar teknis dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Baca Juga: PUPR Kalsel Manfaatkan GIS dan AI untuk Ketepatan Pembangunan
Baca Juga: Simpang Empat Guntung Manggis akan Ditutup, PUPR Kalsel Bersiap Perbaiki Drainase Jalan Trikora
Dalam hal ini, keberadaan manajer pelaksanaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan serta mengendalikan pekerjaan konstruksi.
Tanggung jawab tersebut meliputi pengelolaan sumber daya, pengendalian waktu dan biaya, pengendalian mutu pekerjaan, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi.
“Melalui manajemen pelaksanaan yang baik, diharapkan setiap pekerjaan konstruksi dapat terlaksana secara efektif, efisien, tepat mutu, tepat waktu, serta sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan,” ujarnya.