WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya mempercepat pemerataan akses jaringan internet sekaligus memperkuat pengawasan etika bermedia sosial bagi masyarakat. 

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostasan), Rika Amalia, saat mengisi Podcast Cerita Demokrasi Kepemiluan (Cerdik) Episode 11 di Kantor KPU Tanah Laut, Senin (16/11/2026).

Dalam diskusi bertema "Menjaga Ruang Digital Pemilu dan Demokrasi yang Sehat" itu, Rika memaparkan hasil survei adanya 36 titik wilayah tanpa sinyal (blank spot) di 11 kecamatan. 

Baca juga: 21,8 Kilogram Emas Gagal Diselundupkan ke Malaysia, Kurir Ditangkap di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru

Baca juga: Nasabah Terus Membeludak Sejak 2011, BSI KCP Pelaihari Pindah ke Gedung Baru yang Lebih Besar

Untuk menuntaskan persoalan tersebut sesuai janji kerja Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah mengoperasikan program GSM Buster berupa menara penguat sinyal mini berjangkauan 800 meter hingga 1 kilometer.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini terus diperluas secara bertahap. 

Setelah merealisasikan lima titik pada tahun 2025 termasuk di Riamadungan dan Salaman Diskominfostasan melanjutkan pemasangan di sembilan titik baru pada tahun ini, salah satunya menyasar Desa Pantai Harapan, Kecamatan Bumi Makmur.

Tidak hanya menyasar wilayah perdesaan, fasilitas internet gratis tanpa kata sandi turut disediakan di berbagai ruang publik perkotaan. 

Titik akses tersebut meliputi kawasan Pasar 0 Km, Taman 0 Km, Lapangan Pertasi Kencana, area Palpalan perkantoran, hingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hasan Basri, lengkap dengan layanan aduan resmi jika jaringan mengalami kendala.

Di sisi penguatan literasi, Diskominfostasan berkolaborasi dengan KPU Tanah Laut untuk memberikan edukasi politik kepada pemilih muda dari kalangan generasi milenial dan Gen Z. 

Upaya ini dijalankan melalui kanal resmi Media Center, platform Instagram dan Facebook, serta sosialisasi tatap muka lintas instansi.

Rika turut mengingatkan warga agar lebih cermat menyaring kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial demi mencegah penyebaran hoaks dan potensi pelanggaran hukum. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh merusak kerukunan daerah.