Polres HST Ungkap Berbagai Kasus Selama KRYD, Eksploitasi Anak hingga Sita 1,8 Kg Sabu
WARTABANJAR.COM, BARABAI – Polres Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, mengungkap sejumlah kasus tindak pidana selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka mendukung program 100 hari Kapolri.
Pengungkapan tersebut dipimpin Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon dalam konferensi pers di Aula Bhayangkara Polres HST, Jumat (13/11/2026).
Salah satu perkara yang diungkap adalah dugaan eksploitasi empat anak di bawah umur di sebuah warung malam di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara (LAU).
Polisi menetapkan pemilik warung berinisial MT (45) sebagai tersangka karena diduga mempekerjakan anak-anak tersebut sebagai lady companion (LC).
Atas dugaan perbuatannya, MT disangkakan melanggar Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200 juta.
Baca Juga Residivis Curanmor di HST Ditangkap, Polisi Buru Satu Rekannya yang Masih DPO
Baca Juga Empat Bulan Menanti, Motor Anak Khairullah yang Dicuri di Pasar Murakata HST Akhirnya Kembali
Polisi juga mengungkap kasus pencurian sepeda motor Honda Beat di kawasan Pasar III Murakata, Kelurahan Barabai Selatan, pada 19 Juni 2026.
Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan TJ alias AK (29), yang diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor pada 2019, 2021, dan 2023.
TJ diduga melakukan pencurian bersama rekannya berinisial AB alias K yang kini masih buron.
Modusnya, pelaku merusak kunci kontak menggunakan gunting yang telah dimodifikasi untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang atau tidak dilengkapi pengaman tambahan.
Sepeda motor milik korban yang sempat hilang selama empat bulan itu akhirnya ditemukan dan dikembalikan kepada keluarga korban.
Ayah korban, Khairullah, menyampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas pengungkapan kasus tersebut.
TJ disangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.