WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Ada peningkatan di pos pendapatan dalam RAPBD Kalsel 2027, senilai Rp174 miliar.

Peningkatan itu berasal dari komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp174.109.260.321 serta item Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp177.193.658.000.

Hal tersebut diungkapkan Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemprov Kalsel, H Muhammad Syarifuddin saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).

Penambahan pendapatan itu juga disampaikannya kepada pers seusai rapat. 

“Sebelumnya pos pendapatan per 7 September 2026 cuma Rp8.002.880.000.000, kemudian naik menjadi Rp8.176.989.260.321,” katanya.

Sekdaprov Kalsel ini bahkan menegaskan pos pendapatan dimungkinkan kembali dapat bertambah. 

Pasalnya, masih ada sisa DBH milik daerah sebesar Rp1 triliun lebih, yang biasanya dikucurkan pada pertengahan bulan November.

Menyinggung belum dimasukkannya potensi pendapatan sisa DBH Rp1 triliun itu ke RAPBD 2027, Syarifuddin dan Kepala BPKAD Kalsel, Fatkhan menyatakan belum bisa dilakukan.

Penyebabnya adalah belum adanya surat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai landasan penyusunan RAPBD.

“Untuk pencantuman besaran nilai angka DBH belum bisa karena harus lebih dulu menunggu PMK. Mudahan pertengahan November ini PMK-nya turun, jadi bisa kita cantumkan dan bertambah pos pendapatan kita,” kata Fatkhan.

Berdasarkan data TAPD Pemprov Kalsel, untuk nilai APBD Perubahan Kalsel 2026 yang sudah disepakati dan berjalan sebesar Rp10.643.415.571.717 triliun. 

Sementara Ketua DPRD Kalsel yang juga Ketua Banggar, H Supian HK mengatakan rapat hanya membahas sektor pendapatan.

Selanjutnya pada 16 November 2026, akan dibahas sektor belanja.

“Kami memberi waktu kepada empat komisi dewan untuk membahas dan mematangkan usulan program kerja masing-masing SKPD, sehingga nanti masing-masing komisi sudah punya patokan besaran alokasi usulan dari SKPD dan Badan Anggaran tinggal menelaah dan memutuskan,” katanya. (wartabanjar.com/*)