WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - DPRD Kota Banjarmasin menyoroti permasalahan semerawutnya penataan kabel jaringan telekomunikasi. 

Saat ini penataan kabel udara di Kota Banjarmasin sangat mengganggu keindahan dan estetika kota.

Untuk mendapatkan solusi penanganan permasalahan ini, Komisi III DPRD Kota Banjarmasin mengunjungi Diskominfo Yogyakarta.

Para legislator yang mengikuti kunjungan itu melakukan studi komparatif mengenai penataan kabel udara, optimalisasi jaringan kamera pengawas atau CCTV di ruang publik, serta pengembangan dan pembaruan infrastruktur digital perkotaan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Ridho Akbar menegaskan perlu adanya regulasi dan sistem penataan yang terencana. 

Hal ini penting agar pemasangan jaringan telekomunikasi, tidak mengganggu estetika kota, tata ruang, dan keselamatan masyarakat.

Ia mengatakan Kota Yogyakarta memiliki pengalaman dalam penataan infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi perkotaan.

Baca Juga: Air Baku dan Pipa Tua Jadi Bahasan DPRD Kota Banjarmasin di PAM Patriot Bekasi

Baca Juga: Resmi Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Fazlur Rahman Masuk Komisi III dan Banmus

Kepada pers, Selasa (10/11/2026), Ridho menegaskan, salah satu langkah yang akan didorong Komisi III DPRD Kota Banjarmasin adalah pembentukan peraturan daerah (Perda), sebagai payung hukum penataan infrastruktur telekomunikasi.

Regulasi tersebut, diharapkan mampu mengatur kewajiban penyedia jasa telekomunikasi atau provider, dalam memasang jaringan kabel.

Termasuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pemasangan infrastruktur di ruang milik jalan, jalan lingkungan, maupun kawasan perkotaan.

Menurutnya, keberadaan payung hukum yang jelas sangat diperlukan, agar pemerintah kota memiliki landasan kuat untuk melakukan penertiban, terhadap pemasangan kabel yang tidak sesuai ketentuan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penataan kabel udara, melalui sistem ducting atau pemindahan jaringan kabel ke bawah tanah, penertiban kabel serat optik yang semerawut, serta penataan tiang penyangga, agar tidak mengganggu keindahan dan keteraturan kota.

Selain penataan jaringan kabel, Komisi III juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan, berbasis CCTV di berbagai kawasan strategis.