WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Kepala Desa (Kades) Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana talih asih perusahaan oleh Unit 3 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel.

Tersangka Kades berinisial S itu melancarkan aksinya selama periode tahun anggaran 2017 sampai 2022, dengan kerugian keuangan negara sebanyak Rp9,06 miliar. 

Dalam konferensi pers yang digelar di Banjarmasin, Jumat (13/11/2026), Polda Kalsel membeberkan modus operandi tersangka yakni dilakukan dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala desa. 

Surat Keputusan (SK) pembentukan tim pengelola keuangan desa  diterbitkan tersangka Kades S.

Selain itu, rekening bank lain dibuka atas nama Desa Sebamban Lama di luar rekening resmi yang telah ditetapkan bupati.

Terbongkarnya kasus dugaan korupsi Kades Sebamban Lama berawal dari warga desa yang melayangkan pengaduan.

Pengaduan tersebut dipicu kecurigaan warga terkait pengelolaan dana bantuan perusahaan yang dinilai janggal. 

Baca Juga Aruh Ganal Banua 2026 di Banjarmasin Diramaikan dengan Karnaval hingga Pameran Kuliner Banua

Baca Juga 40 UMKM Tabalong Lolos Penjurian Adaro Spectapreneur 2026, 20 Terbaik Bakal Dapat Bantuan Modal

Polda Kalsel membeberkan bahwa dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat desa, kuat dugaan dipakai Kades S untuk keperluan pribadi dan memperkaya diri sendiri. 

"Dalam pelaksanaannya, tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tali asih yang diterima secara tunai maupun non tunai dari sejumlah perusahaan di wilayah Desa Sebagai Lama, ungkap Wadir Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Theodorus Priyo Santosa. 

Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi Kades S itu tercatat Rp9.069.159.608.

Akibat perbuatannya, tersangka S terancam kena hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda sampai Rp1 miliar.