WARTABANJAR.COM - Sebagai bank pengelola kas daerah di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel memastikan dana selalu tersedia tepat waktu untuk mendukung kelancaran pembayaran belanja pemerintah daerah hingga penutupan tahun anggaran.

Tahun ini, siklus tersebut berjalan bersamaan dengan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).

Sehingga kas daerah perlu dikelola dengan lebih cermat. 

Setiap akhir tahun, kebutuhan belanja daerah meningkat seiring penyelesaian pembayaran proyek dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dana pemerintah daerah yang ditempatkan di bank akan mengalir kepada rekanan, penyedia jasa, dan pelaku usaha lokal dalam waktu yang berdekatan. 

Untuk memastikan seluruh pembayaran tersebut berjalan lancar, Bank Kalsel menyiapkan tiga langkah utama.

Pertama, perencanaan likuiditas akhir tahun. Bank Kalsel menyusun proyeksi arus kas harian berdasarkan jadwal pembayaran pemerintah daerah, sehingga setiap kebutuhan dana dapat dipenuhi tepat waktu. 

Proyeksi ini difokuskan untuk penyediaan likuiditas pada periode November hingga Desember 2026. 

Baca Juga Bank Kalsel Umumkan Perubahan Layanan Tabungan Banua per 12 Desember

Baca Juga Komitmen Bank Kalsel Perkuat Keamanan Layanan Digital Guna Lindungi Nasabah

Pemantauan kondisi likuiditas dilakukan secara ketat dan dilaporkan setiap hari, baik kepada manajemen maupun kepada regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Apabila terjadi lonjakan kebutuhan dana di luar proyeksi, Bank Kalsel telah menyiapkan langkah mitigasi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian tersebut, yaitu dengan memanfaatkan cadangan sekunder dalam bentuk surat berharga dan fasilitas pinjaman 
jangka pendek di pasar uang.

Kedua, penyiapan sumber likuiditas pendukung. Bank Kalsel mengatur penempatan dana pada instrumen yang mudah dicairkan serta menyiapkan sumber pendanaan pendukung, dengan likuiditas tetap terjaga sesuai ketentuan OJK. 

Saat ini Bank Kalsel telah memiliki cadangan likuiditas dalam bentuk penempatan pada bank lain serta kepemilikan surat berharga, baik yang 
diterbitkan oleh Pemerintah berupa Surat Utang Negara (SUN) maupun oleh Bank Indonesia berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).