WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong, Winarto, menegaskan penataan ritel modern di daerahnya perlu memperhatikan keberadaan usaha pertokoan milik masyarakat yang selama ini telah berkembang.

Dikatakan Winarto, pengaturan lokasi dan perizinan menjadi hal penting agar kehadiran jaringan ritel modern berskala nasional nantinya tidak berbenturan dengan usaha lokal yang sudah lebih dahulu tumbuh.

Ia menyarankan para pelaku usaha pertokoan masyarakat, termasuk yang kini berkembang dengan konsep minimarket juga perlu mempersiapkan perizinan usahanya.

"Perizinan memang sudah harus disiapkan masyarakat karena apa pun bentuknya itu pertokoan masyarakat sekarang sudah berkembang yang bernama itu, seyogyanya harus menyiapkan perizinannya," ujar Winarto, Jumat (13/11/2026).

Sehingga nantinya ritel modern yang datang, tidak membuat resah masyarakat karena sudah terayomi dan dalam menentukan titik-titik perizinan baru tidak berbenturan dengan usaha lokal.

Baca Juga 4 Anak di Bawah Umur Jadi LC, Pemilik Warung Malam HST Terancam 10 Tahun Penjara

Baca Juga Sambil Pegang Pengki, Kapolres Banjarbaru Tak Canggung Sapu Taman Van Der Pijl

"Selain pengaturan lokasi, kita melihat peluang kemungkinan adanya kerja sama antara usaha milik masyarakat dengan jaringan ritel modern," lanjut Winarto.

Dengan skema tersebut, usaha lokal yang sudah berkembang dapat berkolaborasi dengan jaringan nasional, termasuk melalui perubahan identitas atau nama usaha.

"Atau kepemilikan masyarakat yang sudah berkembang itu bekerja sama dengan ritel modern ini. Hanya tinggal mengubah nama yang dulunya misalkan Aca Mart, bisa itu menjadi Alfamart atau Indomaret," imbuhnya.

Hal tersebut disampaikan Winarto saat Komisi II DPRD Tabalong melakukan konsultasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, beberapa waktu lalu.

Kunjungan tersebut bertujuan menghimpun referensi dan masukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan Pasar, yang salah satu fokusnya mengatur pertumbuhan ritel modern sekaligus menjaga keberlangsungan usaha perdagangan masyarakat.

Kota Banjarbaru dipilih sebagai lokasi konsultasi karena dinilai memiliki pengalaman dalam penataan usaha perdagangan, mulai dari pasar swalayan, pasar tradisional hingga pertokoan modern.