WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjarmasin menyoroti Fatwa terbaru dari MUI pusat di Jakarta yang menegaskan penggunaan rokok elektrik atau vape haram hukumnya. 

Merespon Fatwa haram vape tersebut, MUI Banjarmasin siap memberikan masukan-masukan kritis soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah digodok DPRD Banjarmasin.

Untuk itu, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, HM Syarif Fahriyadi atau Guru Syarif menegaskan MUI siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Banjarmasin apabila diminta memberikan masukan terkait KTR.

"Yang paling utama kan kalau DPRD ingin pendapat dari MUI Banjarmasin, tentunya kami MUI Banjarmasin akan menyodorkan dua Fatwa MUI yang pertama keharaman rokok secara umum dan kedua keharaman rokok vape," katanya saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).

Disampaikan Guru Syarif jika masukan MUI Banjarmasin terkait Fatwa haram rokok dan vape direstui Pemko dan DPRD Banjarmasin maka MUI Banjarmasin akan terjun ke lapangan guna mensosialisasikan aturan KTR. 

Baca Juga Gegana Brimob Datangi MTs Ihya Ulumuddin Banjarbaru, Berawal dari Siswa Serang Rekan Sekolah

Baca Juga TPA Banjarbakula Bakal Kelola Limbah Plastik dan Medis, Kerjasama Swasta

"Kalau sudah gol atau sudah disahkan jadi perda, insyaallah MUI Banjarmasin akan ikut mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat," ungkapnya. 

Untuk diketahui, pada Jumat (6/11/2026) bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H, MUI resmi mengeluarkan Fatwa yang menegaskan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape haram hukumnya. 

Fatwa haram vape itu ditetapkan MUI di Jakarta dengan Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.

Dalam keterangan tertulisnya, MUI membeberkan isi Fatwa tersebut yang berisi tiga poin penting. 

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," bunyi poin pertama Fatwa MUI.