WARTABANJAR.COM, MARTAPURA- Pemerintah Kabupaten Banjar memilih menunggu hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar terkait penggeledahan di Dinas Kesehatan sebelum menentukan langkah evaluasi.

Sebelumnya, penyidik Kejari Banjar menggeledah Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Tipe D Gambut serta pengadaan di lingkungan Dinas Kesehatan pada Senin (20/7/2026).

Dalam penggeledahan itu, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses penyelidikan.

Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur mengatakan pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik.

”Kita kan belum tahu hasilnya, makanya itu sangat menghormati upaya-upaya tersebut,” ujarnya saat ditemui awak media, Rabu (22/7/2026).

Meski demikian, Saidi memastikan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi apabila nantinya ditemukan hal-hal yang memang perlu diperbaiki.

”Tentunya nanti melalui Pak Sekda dan juga Asisten, apa yang perlu dievaluasi itu kita lakukan dengan seksama,” katanya.

BACA JUGA: Usai Digeledah Kejari, Dinas Kesehatan Banjar Tegaskan Tetap Kooperatif

BACA JUGA: ASN Kejari Kabupaten Banjar Diduga Jadi Selingkuhan, Istri Pegawai Honorer Adukan ke Densu

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banjar juga menyatakan siap memberikan dukungan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan yang dilakukan Kejari Banjar.

”Kita menghormati penegakan Kejaksaan. Tentunya dari Pemerintah Daerah, apa pun yang mungkin dibutuhkan untuk melancarkan, kami siap,” ucap Saidi.

Ia berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat berjalan lancar sehingga seluruh persoalan yang masih belum terungkap dapat menjadi lebih jelas.

”Kami sangat menghormati upaya-upaya hukum yang sedang berjalan. Mudah-mudahan apa yang mungkin masih belum terang benderang, proses-proses tersebut bisa berjalan lancar,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai proyek pembangunan Rumah Sakit Tipe D Gambut dan pengadaan di lingkungan Dinas Kesehatan yang kini tengah diselidiki, Saidi mengatakan seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah telah melalui tahapan.

”Pemerintah Daerah melakukan melalui perencanaan maupun juga realisasi, tentu butuh proses dan mekanisme,” jelasnya.