DPRD pun akan terus menjalankan fungsi pengawasannya agar setiap catatan dapat ditindaklanjuti secara optimal sebagai bagian dari upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Melalui pembahasan yang konstruktif tersebut, Banggar DPRD Kalsel berharap hasil evaluasi terhadap pertanggungjawaban APBD 2025 tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan anggaran ke depan.

Dengan demikian, pelaksanaan APBD diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (wartabanjar.com/*)

Editor: Yayu