Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Tanah Laut Terapkan Sistem Retribusi Nontunai Smart Edisi
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi menginisiasi transformasi digital pelayanan publik lewat uji coba pembayaran retribusi daerah nontunai berbasis Smart EDISI mulai Juli 2026.
Langkah akselerasi ini disosialisasikan secara luas melalui stasiun LPPL Radio Tuntung Pandang FM pada Kamis (02/07/2026).
Peralihan metode pembayaran ini sengaja ditempuh oleh pemerintah daerah sebagai strategi taktis guna meningkatkan transparansi, menjaga akuntabilitas, serta menekan risiko kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Tanah Laut, Andris Evony, mengungkapkan bahwa kebijakan elektronifikasi ini juga didorong oleh capaian positif performa PAD semester pertama tahun 2026 yang telah menyentuh angka 52 persen, melampaui target awal yang dipatok sebesar 45 hingga 50 persen.
"Kami melaksanakan pertama, menginformasikan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Tanah Laut ini akan mulai menerapkan sistem pembayaran layanan retribusi dengan smart EDISI. Smart EDISI ini, artinya bukan lagi dengan uang tunai, tapi beralih dengan non-tunai," ujar Andris Evony usai kegiatan siaran udara.
BACA JUGA: PAD Tanah Laut Tembus Rp58 Miliar di Triwulan I 2026, Digitalisasi Pajak Daerah Jadi Kunci
BACA JUGA: Tim Terpadu Tanah Laut Verifikasi Distribusi Solar Subsidi Nelayan di SPBUN Tabunio
Kronologi uji coba sistem baru ini akan diterapkan secara bertahap di sejumlah titik operasional strategis, meliputi penagihan karcis los pasar, retribusi parkir di Terminal Sumarsono PAD Ambungan (Terminal Simpang Empat Angsau), serta loket masuk dan parkir di kawasan wisata Pantai Takisung.
Melalui program Smart EDISI, masyarakat kini dapat membayar retribusi menggunakan berbagai pilihan instrumen digital seperti QRIS, kartu uang elektronik (e-money), transfer perbankan, hingga dompet digital.
Seluruh dana yang masuk dipastikan mengalir langsung secara real-time ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
"Supaya apa? Apa yang dibayarkan itu langsung masuk ke kas RKUD di Bank Kalsel. Jadi itu kami, intinya itu tadi di sana. Mensosialisasikan rencana kegiatan penggunaan pembayaran non-tunai di beberapa titik layanan retribusi," tambah Andris.