WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren positif pada triwulan pertama tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pendapatan telah mencapai Rp58.144.036.450,64 atau sekitar 22,06 persen dari target tahunan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanah Laut, Andris Evony, menyebutkan bahwa target PAD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp263.561.439.040,00.

“Capaian tersebut berasal dari berbagai komponen, di antaranya pajak daerah sebesar Rp19.054.752.799 atau 18,04 persen. Tiga jenis pajak yang menjadi andalan yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), opsen PKB, dan opsen BBNKB,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Laba Daerah Lampaui Target

Kejutan datang dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam kurun waktu tiga bulan, sektor ini bahkan telah melampaui target tahunan.

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp15.142.379.085 atau 100,94 persen. Ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah,” jelasnya.

Sementara itu, realisasi retribusi daerah tercatat sebesar Rp3,8 miliar atau 16,07 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir, dan pasar.

Adapun sektor lain-lain PAD yang sah menyumbang Rp20,09 miliar, yang sebagian besar berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Digitalisasi Jadi “Senjata Ampuh”

Salah satu faktor utama peningkatan PAD adalah masifnya digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah melalui aplikasi Papadaan Raza.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat kini dapat melakukan pembayaran pajak secara non-tunai tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda.

“Pembayaran non-tunai dilaksanakan melalui aplikasi Papadaan Raza yang sudah terintegrasi dengan mobile banking Bank Kalsel,” terang Andris.

Selain itu, kanal pembayaran juga diperluas ke berbagai platform digital dan ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, BRImo, BSI Mobile, BCA Mobile, Shopee, Tokopedia, hingga SeaBank.

Kemudahan ini dinilai sangat membantu masyarakat desa, terutama dalam menghindari risiko membawa uang tunai serta mempercepat proses pembayaran pajak.

Pengawasan dan Sektor Pariwisata Digenjot