WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN– Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target, kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin sepanjang Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari DPRD Kota Banjarmasin.

Pemko Banjarmasin menetapkan target dan turut mendorong total pendapatan daerah hingga berhasil menembus angka Rp2 triliun.

Pencapaian tersebut terungkap dalam Sidang Paripurna Tingkat I DPRD Kota Banjarmasin dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Senin (15/6/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fahruri, didampingi jajaran pimpinan dewan, Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, Wakil Walikota Hj. Ananda, Sekretaris Daerah Ichrom Muftezar, serta sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Hj. Ananda membacakan laporan LKPJ yang memuat berbagai pencapaian pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025.

Menurut Ananda, realisasi PAD Kota Banjarmasin berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Bahkan secara keseluruhan, pendapatan daerah tercatat mencapai lebih dari Rp2 triliun.

“Realisasi PAD tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan pendapatan daerah juga berhasil menembus angka lebih dari Rp2 triliun,” ujarnya.

Meski demikian, laporan tersebut juga mencatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang nilainya mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Besarnya Silpa tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD untuk dievaluasi bersama.

Di sisi lain, Pemkot Banjarmasin kembali mencatat prestasi dalam tata kelola keuangan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fahruri, menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah kota, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mempertahankan opini WTP.

Namun, menurutnya, tingginya angka Silpa perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program dan serapan anggaran ke depan dapat lebih optimal.