Kendati demikian, M. Kusri memastikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal proses evaluasi ini agar keadilan distribusi benar-benar dirasakan oleh nelayan yang berhak.

"DKPP tidak terlibat langsung dalam penyaluran BBM subsidi, namun kami memastikan seluruh prosesnya tetap sesuai ketentuan dan tepat sasaran," tambahnya.

Melalui ketegasan kepala daerah dan investigasi lintas sektoral ini, Pemkab Tala berharap seluruh pihak dapat mengedepankan hukum, transparansi, serta komunikasi yang sehat.

Langkah tegas ini dinilai krusial demi melindungi nasib ribuan nelayan dan menjaga roda perekonomian sektor perikanan di Tanah Laut tetap berputar stabil.(Wartabanjar.com/Gazali/*)

Editor Restu