“Penandatanganan ini bukan sekadar seremoni di atas kertas. Ini adalah kontrak moral kita kepada rakyat. Dengan adanya kerja sama ini, tidak ada lagi sekat birokrasi yang menghambat penyelesaian hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang prima,” tegas Ketua Ombudsman RI.
Perjanjian strategis ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan pemantauan dan evaluasi berkala.
Dengan adanya pengawasan ketat dari Ombudsman, setiap laporan masyarakat terkait buruknya pelayanan publik di Bumi Tuntung Pandang diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan terukur, tanpa hambatan birokrasi yang klasik. (Wartabanjar.com/Gazali)
Editor: Yayu