WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU - Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis hingga Sabtu (22–24/1/2026).

Kegiatan ini berkaitan dengan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Hibah yang bersumber dari pemerintah pusat.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Harmanudin, dan diterima oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kalsel, Gusti Dahliana Kesuma, SE, Banjarbaru, Jumat (23/1/2026).

Baca Juga Satreskrim Polres Tanah Laut Obrak-Abrik Lokasi PETI di Desa Pemalongan

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Tanah Bumbu meminta penjelasan terkait mekanisme perhitungan, pengalokasian, hingga penyaluran DBH dan Dana Hibah ke daerah. Pembahasan juga mencakup regulasi terbaru yang mengatur kedua sumber pendapatan tersebut..

Selain itu, dibahas sejumlah kendala yang kerap muncul, seperti persoalan administrasi, keterlambatan penyaluran, serta perlunya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Hasil konsultasi ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus sebagai referensi dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu, yakni Rusdi, Abdul Rahim, Tarmiji, Muhammad Haris Fadillah, dan Gusti Erwin Arifin. Hadir pula jajaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu, antara lain Zainal Aqli, Nelly Sari, Yola Rosyaina, dan Bayu Hidayat.

Kegiatan konsultasi ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk koordinasi antara DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (Wartabanjar.com/Haidar)

Editor Restu