Pantau Langsung Kesiapan Bantuan Logistik Banjir, Bupati Tanah Laut Ingatkan SKPD Jangan Jalan Sendiri-Sendiri
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI– Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menanggulangi dampak bencana banjir kini memasuki fase krusial.
Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, turun langsung mengecek kesiapan infrastruktur logistik di Posko Dapur Induk Banjir Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari, Jumat (9/01/2026).
Memastikan Dapur Tetap Mengepul
Dalam inspeksi mendadak tersebut, Bupati memantau setiap lini operasional posko, mulai dari ketahanan stok bahan pangan, higienitas pengolahan makanan, hingga mekanisme distribusi ke titik-titik pengungsian.
Kehadiran orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini bertujuan memastikan tidak ada warga terdampak yang terabaikan dari bantuan dasar.
H. Rahmat Trianto juga berdialog dengan para relawan dan petugas lapangan guna menyerap aspirasi serta kendala teknis yang dihadapi selama masa tanggap darurat.
Kritik Terhadap Ego Sektoral
Bupati menekankan bahwa penanganan bencana bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab kolektif.
Ia menginstruksikan seluruh elemen, mulai dari Forkopimda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga penggerak TP PKK, untuk menanggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut saat ini tengah berupaya mengonsolidasikan seluruh potensi daerah secara mandiri agar manajemen bencana tidak berjalan lambat.
Menurutnya, kecepatan distribusi sangat bergantung pada seberapa solid koordinasi antarperangkat daerah.
"Penanganan bencana ini membutuhkan kerja sama semua pihak. Saya mengharapkan Forkopimda, SKPD, PKK, serta seluruh relawan dapat saling mendukung agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Bupati.
Distribusi yang Merata dan Cepat
Kecepatan dan ketepatan sasaran menjadi poin utama dalam arahannya.
Bupati mengingatkan agar wilayah-wilayah dengan dampak terparah mendapatkan prioritas utama melalui pendistribusian yang merata dan terukur.
Langkah ini diambil sebagai bentuk manifestasi kehadiran negara di tengah kesulitan warga.
