WARTABANJAR.COM, YOGYAKARTA- Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa pengelolaan informasi yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan dari hulu ke hilir merupakan pilar utama dalam manajemen risiko bencana hidrometeorologi.
Informasi yang kuat dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung sistem peringatan dini, upaya mitigasi, hingga pengambilan keputusan kebencanaan yang efektif.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertajuk “Early Warning, Early Action: Kilas Balik Bencana Hidrometeorologi sebagai Basis Rekomendasi Aksi Mendatang” yang diselenggarakan secara hybrid oleh Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (17/12/2025).
Dalam pemaparannya, Faisal mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kejadian bencana di Indonesia masih didominasi oleh banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi hampir di seluruh wilayah.
Dinamika atmosfer, termasuk pengaruh siklon tropis seperti Cempaka, Seroja, dan Senyar, turut memperparah intensitas hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor.
“Secara umum trennya terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus diperkuat secara berkelanjutan,” ungkap Faisal, dikutip Sabtu (20/12/2025) dari laman BMKG.
Menurutnya, tantangan tersebut perlu dijawab melalui penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Dalam konteks ini, BMKG berperan di hulu sebagai penyedia data, informasi, dan peringatan dini berbasis sains.
“BMKG berada di hulu. Kami menyediakan data, kemudian didukung big data dan analisis. Selanjutnya, di Disaster Management Command Center ditetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan,” ujar Faisal yang mengikuti webinar secara daring melalui Zoom.
Ia menjelaskan, hasil analisis tersebut kemudian didiseminasikan melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari peringatan dini resmi, media sosial, hingga aplikasi perpesanan.
Diseminasi informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami menjadi kunci agar peringatan dini tidak berhenti pada penyampaian pesan, tetapi mampu mendorong aksi penyelamatan di lapangan.
“Intinya BMKG bekerja di hulu memberikan early warning. Harapannya, nanti dapat tidak hanya sampai pesan peringatan dininya, tetapi juga dapat dipahami dan menimbulkan aksi penyelamatan atau early action menuju Zero Victim,” jelasnya.
Untuk mendukung sistem tersebut, BMKG saat ini mengoperasikan lebih dari 191 unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan dukungan sekitar 10.800 peralatan operasional utama. BMKG juga mengelola 44 radar cuaca berstandar World Meteorological Organization (WMO), sejumlah stasiun Global Atmosphere Watch (GAW), serta dua superkomputer yang berlokasi di Jakarta dan Bali.
Berbagai sistem peringatan dini berbasis multi-bahaya juga turut dioperasikan BMKG, seperti Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS), Meteorological Early Warning System (MEWS), hingga Tropical Cyclone Warning Center (TCWC), yang dirancang untuk memberikan peringatan secara cepat dan akurat.
Selain penguatan peringatan dini, BMKG juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak cuaca ekstrem, termasuk untuk mengurangi risiko banjir serta kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan bencana.
