WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR meminta Menteri Raja Juli Antoni mundur dalam rapat di Jakarta pada Kamis setelah menilai kebijakan kehutanan tidak berjalan baik.
Desakan muncul karena polemik pelepasan kawasan hutan dianggap berpotensi merugikan tata kelola lingkungan nasional.
Usman Husin menilai izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera kembali muncul meski sebelumnya telah ditolak pemerintah daerah setempat.
Ia menyebut proses perizinan memicu pertanyaan publik terkait komitmen kementerian menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
Usman menyatakan kementerian belum menunjukkan langkah tegas untuk mengendalikan izin pemanfaatan kawasan hutan secara menyeluruh.
Ia menegaskan keputusan izin terbaru pada akhir November menandakan masih lemahnya konsistensi pengawasan kehutanan.
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa selama menjabat ia tidak pernah menerbitkan izin penebangan hutan yang bertentangan dengan prinsip konservasi.
Ia memaparkan kementerian justru memperbanyak penerbitan izin jasa lingkungan dan restorasi ekosistem sesuai arahan presiden.
