WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN– DPRD Kota Banjarmasin mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi pelatihan dan pendampingan rutin pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pasalnya, masih banyak pelaku UMKM di kota ini yang memiliki produk berkualitas, namun tertinggal dalam hal strategi bisnis dan pemanfaatan teknologi digital.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia, mengungkapkan banyak pelaku usaha kecil sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi terkendala kemampuan manajerial dan pemasaran.
“Produk mereka banyak yang bagus, tapi tidak tahu cara mengemas atau memasarkan dengan baik. Tanpa pendampingan rutin, mereka sulit berkembang,” ujar Hilyah, Jumat (24/10/2025).
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, bantuan modal saja tidak cukup jika tidak disertai pembinaan yang berkelanjutan.
Ia menilai, program pelatihan yang digelar pemerintah selama ini kerap hanya bersifat seremonial dan belum menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha di lapangan.
“Pelatihan seharusnya benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Mulai dari literasi keuangan, strategi digital marketing, pengelolaan stok, hingga sertifikasi halal dan legalitas usaha,” jelasnya.
