Ribuan Warga Serbu Gerakan Pangan Murah Pemkab HST di Barabai, 300 Tabung LPG 3 Kg Ludes!
WARTABANJAR.COM, BARABAI – Lapangan Dwi Warna Barabai berubah jadi lautan manusia, Kamis (16/10/2025)! Ratusan hingga ribuan warga antusias menyerbu Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-45.
Sejak pagi buta, masyarakat sudah memadati area lapangan demi mendapatkan bahan pokok dengan harga di bawah pasaran. Suasana ramai dan penuh semangat pun mewarnai acara yang digelar sehari penuh itu.
“Gerakan pangan murah ini menjadi langkah nyata Pemkab HST untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus menekan laju inflasi,” ujar Kepala DKPP HST, M Afni Hidayat.
Dalam kegiatan ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai instansi dan pihak swasta, termasuk Dinas Perdagangan HST, Dinas Pertanian, Bulog, Polres HST, hingga pelaku UMKM dan agen LPG.
Warga pun tumpah ruah berbelanja Minyak Kita 1 liter, gula pasir, tepung, kecap, bumbu dapur, sabun, deterjen, hingga produk pembersih rumah tangga. Semua dijual dengan harga miring yang bikin masyarakat tersenyum lega.
“Alhamdulillah, ratusan masyarakat datang dan belanja bahan pokok yang kami siapkan dengan harga lebih terjangkau,” jelas Afni.
Gas Murah Jadi Rebutan! 300 Tabung LPG 3 Kg Ludes
Tak hanya bahan pangan, Dinas Perdagangan HST juga menghadirkan 300 tabung LPG 3 kilogram hasil kolaborasi dengan agen PT Pusaka Migas Abadi.
“Respons masyarakat sangat positif. Banyak warga membeli LPG 3 kg dengan harga sesuai HET,” ungkap Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan HST, Aris Waluyo.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mempermudah akses pasar bagi masyarakat tanpa harus pergi jauh.
“Dengan kegiatan seperti ini, masyarakat bisa langsung belanja dekat rumah dan dengan harga yang jauh lebih murah,” ujarnya.
Gerakan Pangan Murah di Barabai bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap daya beli masyarakat.
