WARTABANJAR.COM, BARABAI – Kabar gembira datang untuk warga Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Setelah sekian lama kesulitan air bersih, kini harapan mereka segera terwujud lewat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp1,9 miliar.

Pembangunan SPAM ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber air terbatas, terutama di musim kemarau.

“Kami sangat terbantu dengan adanya fasilitas air bersih ini, apalagi saat kemarau panjang,” ujar Muhammad Yamani, warga Desa Kayu Rabah, Rabu (8/10/2025).

Ia berharap, fasilitas SPAM yang tengah dibangun ini bisa berfungsi maksimal dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.

“Semoga bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat luas,” tambahnya penuh harap.

BACA JUGA: Penyetrum Ikan di Sungai Martapura Terancam 14 Bulan Penjara, Tangkap 10 Kg Ikan Pakai Listrik!

Kejari HST Pastikan Proyek Sesuai Aturan

Proyek SPAM Kayu Rabah merupakan satu dari tiga proyek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) HST tahun anggaran 2025 yang kini dalam pengawasan Kejaksaan Negeri (Kejari) HST.

Dua proyek lainnya meliputi pembangunan Kantor Polsek Limpasu dengan anggaran sekitar Rp4,5 miliar, serta lanjutan pembangunan Wisma Kejari Barabai senilai Rp2,9 miliar.

Kepala Kejari HST, Dr. Yusup Darmaputra, melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), David Andi, menegaskan bahwa kegiatan monitoring dilakukan dalam rangka pendampingan hukum (legal assistance) agar seluruh proyek berjalan sesuai aturan.

“Monitoring ini bagian dari pendampingan hukum supaya semua proyek berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar David.

David menjelaskan, kegiatan monitoring dilakukan bersama tim Dinas PUPR, kontraktor, konsultan, dan pengawas proyek. Hasil tinjauan di lapangan menunjukkan bahwa ketiga proyek strategis tersebut masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

“Kita lihat progres pengerjaannya masih on schedule,” ujarnya.

Namun demikian, pihak Kejari mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi dan laporan pekerjaan sebagai bagian tak terpisahkan dari transparansi proyek pemerintah.