WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Sengketa lahan antara warga Transmigrasi Gunung Kupang dan TNI Angkatan Darat terus jadi sorotan. Meski masa tugas Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banjarbaru resmi berakhir, lembaga legislatif ini memastikan tak akan lepas tangan.
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Iskandar Sukma Putera, usai Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru pada Selasa (16/9/2025) sore.
DPRD Tegaskan Komitmen
“Kami sudah melakukan fasilitasi dan investigasi secara efektif, baik melalui peninjauan langsung maupun pertemuan dengan para pihak terkait,” ujar Gusti Rizky.
Menurutnya, meski Pansus I telah selesai bertugas, penyelesaian konflik lahan tetap harus berlanjut. Karena itu, DPRD mendorong agar dibentuk satuan tugas (satgas) baru yang melibatkan berbagai pihak.
“Harapannya, proses ini tetap berjalan hingga ditemukan solusi terbaik. Kami ingin semua pihak mendapat keadilan,” tegasnya.
Tak hanya berhenti di Banjarbaru, Gusti Rizky menegaskan persoalan Gunung Kupang juga akan diteruskan hingga tingkat DPR RI agar mendapatkan perhatian lebih luas.
Ia menambahkan, meskipun Pansus I telah berakhir, DPRD Banjarbaru tetap akan mengawasi perkembangan kasus sesuai fungsi dan kewenangannya.
“Kalau DPRD dilibatkan dalam satgas baru, tentu kami siap berkontribusi,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, hasil rekomendasi Pansus I akan diserahkan kepada pemangku kepentingan pada Rabu (17/9/2025). Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi rujukan utama dalam menuntaskan konflik lahan yang telah berlangsung cukup lama.