BPBD Balangan Dorong Kolaborasi Lintas Instansi, Review Layanan Dinsos Makin Adaptif
Ukuran Huruf:
WARTABANJAR.COM, PARINGIN – Komitmen terhadap pelayanan publik terus diperkuat di Kabupaten Balangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balangan hadir aktif dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Sosial Balangan, Selasa (22/7/2025), bertempat di Water Park Ar-Raudah Paringin.
Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan sosial, sekaligus membuka ruang masukan dari berbagai unsur masyarakat dan instansi lintas sektor, termasuk Forkopimda, organisasi masyarakat, serta lembaga teknis terkait.
Dinsos Gandeng BPBD
Kepala Dinas Sosial Balangan, Ribowo, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan simbolik, melainkan upaya konkret untuk mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.
[caption id="attachment_332692" align="alignnone" width="696"]
Perwakilan BPBD Kabupaten Balangan saat mengikuti Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama Dinas Sosial dan stakeholder lainnya dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan publik di Water Park Ar-Raudah, Paringin, Selasa (22/7/2025).(BPBD Balangan untuk Wartabanjar.com)[/caption]
BACA JUGA:Akhir Juli APILL Paringin Aktif Penuh, Dishub: Ini Bukan Sekadar Lampu tapi Sistem Keselamatan!
“Forum ini bukan formalitas. Kami ingin layanan sosial yang benar-benar relevan, adaptif, dan sesuai kondisi lapangan,” jelasnya.
FKP mengacu pada amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam peningkatan kualitas layanan.
Catatan Penting dari BPBD
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, turut menyampaikan sejumlah masukan strategis, terutama berkaitan dengan penanganan warga terdampak bencana.
“Kami menyoroti pentingnya data yang akurat, layanan psikososial yang terstruktur, serta koordinasi distribusi bantuan. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyatukan persepsi,” ungkapnya.
FKP berlangsung aktif dan terbuka. Peserta forum menyampaikan berbagai pandangan, kritik membangun, hingga rekomendasi indikator layanan. Diskusi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya dalam konteks pelayanan sosial saat kondisi darurat maupun non-darurat.
Dengan pelibatan langsung lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap pelayanan publik, khususnya dari Dinas Sosial, bisa berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Wartabanjar.com/Alfi)
editor: nur muhammad
Perwakilan BPBD Kabupaten Balangan saat mengikuti Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama Dinas Sosial dan stakeholder lainnya dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan publik di Water Park Ar-Raudah, Paringin, Selasa (22/7/2025).(BPBD Balangan untuk Wartabanjar.com)[/caption]
BACA JUGA:Akhir Juli APILL Paringin Aktif Penuh, Dishub: Ini Bukan Sekadar Lampu tapi Sistem Keselamatan!
“Forum ini bukan formalitas. Kami ingin layanan sosial yang benar-benar relevan, adaptif, dan sesuai kondisi lapangan,” jelasnya.
FKP mengacu pada amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam peningkatan kualitas layanan.
Catatan Penting dari BPBD
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, turut menyampaikan sejumlah masukan strategis, terutama berkaitan dengan penanganan warga terdampak bencana.
“Kami menyoroti pentingnya data yang akurat, layanan psikososial yang terstruktur, serta koordinasi distribusi bantuan. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyatukan persepsi,” ungkapnya.
FKP berlangsung aktif dan terbuka. Peserta forum menyampaikan berbagai pandangan, kritik membangun, hingga rekomendasi indikator layanan. Diskusi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya dalam konteks pelayanan sosial saat kondisi darurat maupun non-darurat.
Dengan pelibatan langsung lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap pelayanan publik, khususnya dari Dinas Sosial, bisa berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Wartabanjar.com/Alfi)
editor: nur muhammad