WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 yang jatuh pada 23 Juli, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali menggelar Lokakarya Forum Anak Nasional. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk mendorong partisipasi aktif anak-anak dalam pembangunan nasional. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I, Devy Nia Pradhika menegaskan bahwa anak bukan hanya penerima manfaat, tapi harus dilihat sebagai subjek aktif dalam pembangunan berkelanjutan.
Salah satu agenda utama jelang HAN 2025 adalah penyusunan dan pembacaan Suara Anak Indonesia (SAI), yaitu dokumen yang merangkum aspirasi, harapan, dan kebutuhan anak-anak dari seluruh penjuru Tanah Air. Proses penyusunan SAI ini menggunakan Kanvas Suara Anak yang memungkinkan anak-anak dari berbagai latar belakang menyampaikan pendapatnya secara sistematis dan inklusif. Kemen PPPA juga memastikan bahwa suara anak akan diintegrasikan dalam perumusan kebijakan dan program pemerintah.
Devy menekankan bahwa partisipasi anak merupakan hak yang dijamin undang-undang, bukan hanya bentuk simbolis semata. Dalam RPJMN 2025–2029, peningkatan kualitas anak dan pemuda menjadi indikator kunci pembangunan SDM unggul. Ia juga menyoroti pentingnya implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak tumbuh kembang, bebas dari kekerasan, serta akses setara terhadap pendidikan dan kesehatan.
Deputi Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum turut menambahkan bahwa dengan sepertiga populasi Indonesia adalah anak-anak, suara mereka wajib jadi masukan utama dalam perencanaan kebijakan publik. Anak-anak didorong menjadi agen perubahan, bukan sekadar penonton. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mengadopsi hasil Forum Anak Nasional ke dalam program-program nyata yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.