WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak, dengan memperhatikan aspek budaya dan sosial. Hal ini disampaikannya dalam rangkaian acara Hadeging Kadipaten Pakualaman ke-213 di Yogyakarta, Sabtu (22/6). Menurutnya, pemenuhan hak kelompok rentan tidak bisa dilepaskan dari kesadaran masyarakat serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang lebih inklusif dan bebas dari kekerasan. Dalam kegiatan bertema Dharma Mulyarja tersebut, Menteri Arifah menyoroti makna penting dari kegiatan "Melampah Guyub" yang menjadi simbol kebersamaan antara pemimpin dan warga. "Acara seperti ini tidak hanya mempererat persaudaraan, tapi juga menjadi wadah untuk mengenalkan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi muda. Budaya harus menjadi bagian dari pembangunan yang responsif gender dan ramah anak," ujar Menteri Arifah. Ia menegaskan bahwa membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama. [caption id="attachment_325503" align="aligncenter" width="366"] MenPPPA Arifah Fauzi jalan santai dalam Rangkaian acara Hadeging Kadipaten Pakualaman ke-213 di Yogyakarta. (Sumber: Humas Kemen PPPA)[/caption] Selain membawa pesan budaya, rangkaian kegiatan Hadeging Kadipaten Pakualaman juga memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Beberapa di antaranya adalah sosialisasi gizi sehat untuk balita, serta pentingnya kesehatan ibu hamil. Menurut Menteri PPPA, peningkatan pemahaman keluarga dalam aspek kesehatan adalah investasi penting untuk masa depan. "Kalau ingin anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, keluarga harus menjadi lingkungan yang suportif dan positif," tambahnya. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) mencatat, hingga 12 Juni 2025 sudah terjadi 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, sebagian besar terjadi di lingkungan rumah tangga. Fakta ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dan edukasi berbasis budaya lokal sangat penting untuk menekan angka kekerasan. Menteri PPPA pun menekankan perlunya memperkuat keguyuban masyarakat agar tercipta lingkungan yang ramah perempuan dan layak anak. Menteri Arifah optimistis bahwa kolaborasi antara budaya lokal, komunitas, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat akan menjadi kunci menuju Indonesia yang lebih aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Dengan partisipasi aktif seluruh pihak, visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud, di mana setiap anak dan perempuan mendapatkan haknya, tumbuh dengan bahagia, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. (Aar)   Editor: Andi Akbar