WARTABANJAR.COM, BANJARBARU- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyoroti pentingnya pembinaan bagi pelaku usaha mikro terkait pelabelan produk, menyusul kasus hukum yang menimpa Toko Mama Khas Banjar. Meski dinilai sebagai kasus yang terlihat sepele, Menteri Maman menekankan bahwa dampaknya sangat besar dan perlu menjadi pembelajaran bersama. Ia menyampaikan, banyak pelaku UMKM masih belum memahami secara utuh regulasi yang mengatur pelabelan, khususnya tanggal kedaluwarsa produk pangan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan pembinaan. "Kasus Mama Khas Banjar ini sepele namun dampaknya sangat besar. Mungkin ada arahan khusus untuk Pemprov ataupun Kota untuk membina UMKM agar masalah pelabelan kedaluarsa ini tidak dianggap remeh," ujarnya. Undang-Undang Pangan telah memberikan panduan yang jelas mengenai kewajiban pelabelan, termasuk soal produk yang harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan yang tidak. "Saya pikir ikuti saja mekanisme atau aturan hukum yang sudah ada. Dalam konteks hari ini, Undang-Undang Pangan sudah sangat jelas dan seharusnya menjadi acuan bersama," tegasnya. Lebih dari sekadar mencari pihak yang salah atau benar, Menteri Maman menekankan peristiwa ini harus dilihat sebagai momen refleksi dan pembelajaran dalam membangun UMKM yang lebih kuat dan taat aturan. BACA JUGA: Anjing Liar di Banua Anyar Buat Warga Resah, Kerap Mengejar "Kita tidak bicara siapa yang salah atau benar, tetapi ini harus kita jadikan pembelajaran. Ini tentang bagaimana kita menumbuhkan UMKM di seluruh Indonesia," jelas Maman. Ia menyebut bahwa penyelesaian kasus ini merupakan bentuk kemenangan bersama, tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga bagi rakyat, pelaku UMKM, serta aparat penegak hukum yang tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Karena penegakan hukum tetap harus berjalan, imbuhnya, tetapi pembinaan juga harus diutamakan. Menteri Maman juga menegaskan pentingnya peran kolaboratif antara Kementerian UMKM dan pemerintah daerah dalam membina dan mengedukasi pelaku usaha mikro. Pembinaan, menurutnya, adalah kunci agar kasus serupa tidak terulang. "Di sinilah pentingnya peran pemerintah daerah bersama kami di Kementerian UMKM untuk melakukan pembinaan secara masif dan berkelanjutan," tutupnya. (IKhsan) Editor: Yayu