WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi generasi muda melalui kegiatan Sosialisasi Kekerasan terhadap Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan Anak, yang digelar di Banjarmasin Creative Hub, Rabu (4/6/2025). Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, M. Ramadhan, beserta sejumlah tokoh lintas sektor. Dalam sambutannya, Hj. Ananda menyoroti tiga isu besar yang kian mengancam masa depan anak-anak, yaitu kekerasan terhadap anak, keterlibatan anak dalam kasus hukum, serta tingginya angka perkawinan anak. “Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di Kota Banjarmasin,” ungkap Ananda. BACA JUGA:DETIK-DETIK! Penangkapan Gembong Narkoba Sampit yang Kabur dari Lapas, Dibekuk Kurang dari 24 Jam Ironisnya, pelaku kekerasan justru banyak berasal dari lingkungan terdekat anak, bahkan keluarga sendiri. Ia juga memperingatkan soal tren mengkhawatirkan di media sosial, seperti munculnya grup yang mempromosikan incest sebagai hal normal. “Ini adalah kejahatan terorganisir yang nyata-nyata mengancam generasi bangsa. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan, eksploitasi, atau pelecehan terhadap anak—baik di dunia nyata maupun digital,” tegasnya. ABH dan Perkawinan Anak Jadi Sorotan Terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Ananda menekankan pentingnya pendekatan restorative justice, mengingat banyak dari mereka justru korban dari lingkungan sosial yang tidak mendukung. “Anak tetaplah anak. Mereka berhak atas kesempatan kedua,” ujarnya. Sementara itu, tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan, termasuk di Banjarmasin, menurutnya disebabkan oleh faktor kemiskinan, budaya, dan minimnya edukasi. “Perkawinan anak bukan solusi. Justru menjadi akar dari banyak persoalan: putus sekolah, kekerasan rumah tangga, hingga kemiskinan yang terus diwariskan,” tegas Ananda. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk seruan moral dan komitmen bersama. “Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama melindungi anak-anak kita,” imbuhnya. Sosialisasi Masif di Lima Kecamatan Kepala DP3A Kota Banjarmasin, M. Ramadhan, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar secara bergiliran di lima kecamatan selama tiga hari. “Kemarin kami adakan di Banjarmasin Utara dan Timur, hari ini di Barat dan Tengah, dan besok di Banjarmasin Selatan,” ujarnya. Setiap sesi diikuti oleh sekitar 55 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, perwakilan kecamatan dan kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta anggota Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat (PPABM) dari 52 kelurahan. Ia menyebut, meningkatnya laporan kekerasan dalam tiga tahun terakhir justru menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat. “Sekitar 70 persen kasus kekerasan yang kami tangani melibatkan perempuan, termasuk anak-anak. Ini menunjukkan masyarakat mulai berani speak up dan melapor,” jelasnya. Pernikahan Anak dan Ketidaksiapan Hidup Terkait istilah "pernikahan dini", Ramadhan menegaskan bahwa yang lebih tepat adalah “pernikahan anak”, karena secara hukum anak belum mencapai usia minimal untuk menikah sesuai regulasi. “Secara psikologis, anak belum siap secara mental, ekonomi, maupun sosial untuk berumah tangga. Ini bukan cuma soal usia, tapi soal kesiapan hidup,” tandasnya. Untuk mendorong pelaporan dan perlindungan, DP3A menyediakan kanal aduan yang mudah diakses masyarakat, seperti call center 112, DM ke akun Instagram UPTDPPA, dan WhatsApp yang dibagikan melalui media sosial. Satgas khusus yang siaga 24 jam siap menindaklanjuti laporan, bekerja sama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan PPABM di tingkat kelurahan. “Dengan kolaborasi lintas sektor, kami yakin perlindungan perempuan dan anak di Kota Banjarmasin akan semakin kuat,” pungkas Ramadhan.(Wartabanjar.com/Ramadan) editor: nur muhammad