WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) menyampaikan draf perubahan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut pada Selasa (03/06/2025) di ruang sidang DPRD. Wakil Bupati HM Zazuli, yang hadir mewakili Bupati H Rahmat Trianto, memaparkan bahwa penyesuaian KUA-PPAS ini diperlukan untuk mengakomodasi dinamika terkini dan memastikan arah pembangunan daerah tetap tepat sasaran. Revisi dilakukan sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja, serta sebagai bentuk dukungan terhadap visi-misi kepala daerah hasil Pilkada 2024 dan persiapan Tanah Laut sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan 2025. Baca Juga VIDEO – Viral! Pengemudi Ojol Jatuh ke Selokan saat Fokus Periksa HP Dalam dokumen perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp5,8 miliar menjadi Rp2,139 triliun. Kenaikan tipis juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai Rp246,6 miliar. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat justru menurun sebesar Rp58,8 miliar menjadi Rp1,828 triliun. Sisi belanja pun mengalami penyesuaian dengan usulan kenaikan sebesar Rp116,9 miliar. Sehingga total belanja menjadi Rp2,863 triliun. Fokus utama diarahkan pada belanja modal, khususnya untuk menunjang infrastruktur Porprov, disertai pengurangan signifikan pada pos belanja tidak terduga yang dipangkas hingga 78,45 persen. Pemerintah daerah juga mencatat proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp815,7 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 dan pengembalian pinjaman. Dengan pengeluaran pembiayaan yang tetap sebesar Rp50 miliar untuk penyertaan modal pada bank daerah, diperkirakan masih ada surplus pembiayaan sebesar Rp42,1 miliar. Wakil Bupati Zazuli menekankan bahwa dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Porprov sangat penting mengingat ajang tersebut berpotensi menggerakkan perekonomian lokal. "Pemerintah juga melakukan rasionalisasi belanja dengan memprioritaskan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk pengalihan anggaran antar SKPD dan optimalisasi penggunaan SILPA," tegasnya. Rapat paripurna ini menjadi pintu awal bagi proses pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan harapan agar perubahan APBD 2025 dapat semakin mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanah Laut. (Gazali) Editor Restu