WARTABANJAR.COM, MAGELANG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam melaksanakan audit secara menyeluruh.
Menurut Dedi, langkah ini dilakukan agar proses audit berjalan lancar tanpa hambatan dan dapat mengungkap fakta-fakta yang objektif.
“Agar ditemukan fakta-fakta yang objektif,” ujar Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71, yang dikonfirmasi ulang, Jumat (21/2/2025).
Dedi menegaskan bahwa kebijakan audit dan penonaktifan kepala sekolah juga akan diterapkan pada sekolah lain jika ditemukan pelanggaran serupa. Langkah ini, menurutnya, bukan bertentangan dengan keputusan yang dibuatnya saat ini, melainkan dengan kebijakan gubernur terdahulu.
“Namun, bertentangan dengan kepentingan gubernur terdahulu yang ditandatangani Pj gubernur, yang merespons kecelakaan bus pelajar SMK Depok yang menimbulkan banyak korban di Ciater,” jelasnya.
Dedi mengingatkan bahwa semua pihak harus mematuhi prinsip-prinsip pendidikan, keadilan, transparansi, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Ia juga mengajak semua pihak untuk melakukan perbaikan demi kemajuan pendidikan di Jawa Barat.
“Demi kemajuan dan terwujudnya anak-anak didik Jawa Barat yang mampu menjawab tantangan zaman dengan melakukan perbaikan di semua bidang,” tegasnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala SMAN 6 Depok setelah sekolah tersebut melakukan study tour ke Bali. Keputusan ini disampaikan oleh Dedi tak lama setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat di Istana Negara, Kamis (21/2/2025).(Wartabanjar.com/berbagai sumber)