WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan asesmen terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Hasil awal asesmen menunjukkan bahwa dari 46 SKPD, hanya 3 yang masuk kategori optimal, 19 cukup optimal, dan 24 kurang optimal.
“Dari hasil asesmen, ada 24 SKPD yang kurang optimal. Ini jumlah yang cukup banyak,” ujar H Muhidin, Jumat (31/1/2025) kemarin. Oleh karena itu, langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan rolling jabatan untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya. Setelah itu, posisi yang kosong akan dilelang,” sambungnya.
Ia menegaskan pejabat yang telah dipindah akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan.
Evaluasi ini, imbuhnya, mencakup aspek loyalitas, kecerdikan dalam membangun daerah, serta efektivitas dalam menjalankan tugasnya.
“Saya ingin melihat apakah mereka loyal dan mampu mengarahkan perintah dengan baik. Tidak cukup hanya pintar, tapi juga harus punya akal dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Terkait efisiensi anggaran, Muhidin mengatakan, bahwa Pemprov Kalsel akan lebih selektif dalam penggunaannya.
Jika ada kegiatan yang tidak terlalu penting, katanya lagi, maka bisa dikurangi.
“Terutama jika ada instansi yang terlalu sering melakukan perjalanan dinas tanpa tujuan jelas, itu harus dievaluasi,” lanjutnya.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa proyek infrastruktur yang telah dianggarkan tetap berjalan sesuai rencana.