Larangan transgender di militer AS ini mengembalikan kebijakan yang sebelumnya pernah diterapkan selama pemerintahan pertama Donald Trump.
Jumlah pasukan transgender di militer AS diperkirakan sekitar 15.000 dari total dua juta personel berseragam tersebut.
Namun, larangan transgender militer AS ini dikhawatirkan akan memperburuk tantangan perekrutan yang sudah dihadapi negara itu.
Kebijakan larangan transgender di militer AS ini dianggap sebagai kemunduran besar dari langkah progresif yang diterapkan selama era pemerintahan Barack Obama, yang membuka pintu bagi pasukan transgender untuk bertugas secara terbuka mulai 2016.
Kebijakan tersebut sempat dicabut Donald Trump pada masa jabatan pertamanya, tetapi kembali diberlakukan oleh Presiden Joe Biden pada 2021.
Editor: Yayu
