WARTABANJAR.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap memasuki 100 hari kerja sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam waktu singkat, keduanya bergerak cepat membangun konsolidasi politik demi menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat implementasi program-program prioritas.
Konsolidasi Politik: Kunci Stabilitas dan Harmoni
Langkah awal pemerintahan Prabowo-Gibran fokus pada penyelarasan internal kabinet serta menjalin harmoni politik eksternal.
Di tataran internal, Prabowo melakukan pendekatan strategis, seperti pembekalan di Hambalang dan retreat di Magelang. Kegiatan ini dirancang untuk menyatukan visi-misi para menteri, yang sebagian besar juga menjabat sebagai ketua umum partai politik.
“Pemerintahan Prabowo intensif melakukan konsolidasi politik, baik secara langsung maupun tidak, mengingat para Menko dan menteri di kabinetnya adalah tokoh besar partai,” ungkap Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis.
Di sisi eksternal, pemerintahan ini sukses merangkul partai-partai besar, termasuk PDI-P, tanpa menimbulkan gesekan politik. Salah satu buktinya adalah kesepakatan tidak merevisi UU MD3, yang mempertegas pembagian peran antara Gerindra dan PDI-P.
“Puan tetap Ketua DPR, sementara Prabowo sebagai presiden. Ini menunjukkan harmoni politik yang solid,” tambah Agung.
BACA JUGA:Pemerintah Prabowo Resmi Larang Impor Beras, Gula, Garam, dan Jagung: Ini Tujuannya
Fakta dari Kabinet Gemuk
Meski konsolidasi dianggap berhasil, tantangan lain muncul dari struktur kabinet yang gemuk. Menurut Agung, efektivitas kinerja beberapa menteri masih perlu ditingkatkan.