WARTABANJAR.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap memasuki 100 hari kerja sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam waktu singkat, keduanya bergerak cepat membangun konsolidasi politik demi menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat implementasi program-program prioritas. Konsolidasi Politik: Kunci Stabilitas dan Harmoni Langkah awal pemerintahan Prabowo-Gibran fokus pada penyelarasan internal kabinet serta menjalin harmoni politik eksternal. Di tataran internal, Prabowo melakukan pendekatan strategis, seperti pembekalan di Hambalang dan retreat di Magelang. Kegiatan ini dirancang untuk menyatukan visi-misi para menteri, yang sebagian besar juga menjabat sebagai ketua umum partai politik. “Pemerintahan Prabowo intensif melakukan konsolidasi politik, baik secara langsung maupun tidak, mengingat para Menko dan menteri di kabinetnya adalah tokoh besar partai,” ungkap Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Di sisi eksternal, pemerintahan ini sukses merangkul partai-partai besar, termasuk PDI-P, tanpa menimbulkan gesekan politik. Salah satu buktinya adalah kesepakatan tidak merevisi UU MD3, yang mempertegas pembagian peran antara Gerindra dan PDI-P. “Puan tetap Ketua DPR, sementara Prabowo sebagai presiden. Ini menunjukkan harmoni politik yang solid,” tambah Agung. BACA JUGA:Pemerintah Prabowo Resmi Larang Impor Beras, Gula, Garam, dan Jagung: Ini Tujuannya Fakta dari Kabinet Gemuk Meski konsolidasi dianggap berhasil, tantangan lain muncul dari struktur kabinet yang gemuk. Menurut Agung, efektivitas kinerja beberapa menteri masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski secara konsep menarik, dinilai belum maksimal dalam pemerataan dan transparansi anggaran. “Program bagus, tapi kalau kualitas dan pemerataannya belum optimal, publik bisa kehilangan kepercayaan,” tegasnya. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Lili Romli, menyebut konsolidasi politik ini memang berhasil menciptakan stabilitas, tetapi masih ada pekerjaan rumah dalam implementasi program prioritas. “Program pemerintah seperti MBG baru berjalan sebagian, sementara akselerasi lainnya masih minim,” ujarnya. Koalisi Besar dan Demokrasi Keberhasilan merangkul hampir seluruh partai politik ke dalam koalisi pemerintah dinilai mengancam mekanisme check and balances. “Ketika semua partai bergabung, siapa yang akan menjadi oposisi? Demokrasi bisa terganggu jika tak ada kontrol kuat,” lanjut Romli. Romli berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat tetap menjaga prinsip demokrasi, meski fokus utama adalah stabilitas politik. Evaluasi Kinerja Kabinet Untuk menjawab ekspektasi publik, Prabowo-Gibran diharapkan melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet dan mempercepat pelaksanaan program prioritas. “Presiden harus bersikap tegas terhadap kelemahan masing-masing kementerian. Koordinasi dan sinergi menjadi kunci,” tutup Romli. Dengan fondasi yang sudah terbangun, publik berharap Prabowo-Gibran dapat melanjutkan langkah besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, stabil, dan demokratis.(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad