Sebaliknya, Indonesia lebih memprioritaskan kebijakan yang menguntungkan kalangan elite ekonomi, sementara kebijakan fiskal yang diterapkan justru lebih membebani masyarakat kelas menengah. “Vietnam memberikan insentif pajak dan stimulus ekonomi yang lebih banyak untuk sektor yang melibatkan masyarakat. Sementara di Indonesia, kebijakan fiskal justru membuat daya beli kelas menengah tergerus,” tambahnya.
Vietnam juga menawarkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih rendah, yakni 8%, berbanding dengan 11% di Indonesia. Meskipun hanya selisih 3%, perbedaan ini memiliki dampak besar bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Bahkan, Sri Mulyani sempat mengusulkan kenaikan PPN Indonesia menjadi 12%, meski akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo untuk semua komoditas, kecuali barang mewah.
“Dengan tarif PPN yang lebih rendah, biaya produksi dan harga barang di Vietnam jauh lebih terjangkau. Ini mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar ekspor,” terang Achmad Nur.
BACA JUGA:Cek Fakta Sri Mulyani Bagikan Hadiah Uang Rp 15 Juta
Sementara itu, kebijakan fiskal Indonesia, yang cenderung lebih membebani kelas menengah, justru menurunkan daya beli dan mempersulit perkembangan usaha kecil. Menurut Achmad Nur, kebijakan fiskal yang ada di Indonesia seharusnya lebih berpihak pada kelas menengah sebagai motor penggerak ekonomi.
“Sementara Vietnam justru menjadikan kelas menengah sebagai pilar utama perekonomian, Indonesia lebih menguntungkan golongan atas dengan kebijakan yang tidak adil bagi masyarakat menengah,” pungkasnya.(Wartabanjar.com/Inilahkalsel.com)