WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Program besutan Presiden RI, Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Banjarmasin pada Senin (6/1/2025), melalui Badan Gizi Nasional. Kendati demikian, rupanya Pemerintah Kota Banjarmasin belum bisa menjalankan program tersebut, lantaran tidak dialokasikan pada APBD tahun 2025. Seperti diketahui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan kota Banjarmasin sebagai percontohan pelaksanaan program MBG ini. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengatakan apa saja kendalanya, sehingga belum bisa menjalankan program tersebut. Terkendala Biaya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin, Ahmad Baihaqi mengatakan, untuk menjalankan program makan bergizi gratis memerlukan biaya yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan sementara, setidaknya diperlukan dana sekitar Rp800 juta per hari untuk memberikan makan bergizi gratis ke 88 ribu siswa yang terdata di Banjarmasin. Anggaran itu dihitung jika per porsi diestimasikan sebesar Rp10 ribu per pelajar. "Jika Rp10 ribu per porsi setiap orang kita kalikan 88 ribu pelajar sudah Rp880 juta per hari. Belum lagi dihitung dari Senin-Sabtu, berapa biaya yang kita perlukan," ujar Baihaqi. BACA JUGA: Mayat Mengapung Bikin Geger Warga Desa Manduin Tabalong Belum Dapat Petunjuk Teknis Kendala lainnya adalah petunjuk teknis (Juknis), yang sampai saat ini belum didapat Pemko Banjarmasin dari Pemerintah Pusat terkait program tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada pelaku katering agar tidak terkecoh dengan iming-iming oknum yang bisa menjadikan mereka sebagai penyedia program makan bergizi gratis ini. Di sisi lain, Pemko Banjarmasin sebenarnya telah menyiapkan dana hingga Rp10 Miliar dari Belanja Tak Terduga (BTT), sebagai bentuk pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan, secara khusus pihaknya memang tidak ada menganggarkan program makan bergizi gratis ini. "Bentuk partisipasi kita karena Banjarmasin masuk dalam daerah percontohan," jelas Edy. Ia menerangkan, jika dana itu diperlukan, maka pihaknya tinggal menyalurkan ke SKPD terkait, yakni Dinas Pendidikan Banjarmasin dalam hal teknis program dan kegiatan, juga akan menjadi tanggung jawab SKPD bersangkutan. "Kita siapkan dari BTT, apabila memang ingin menjalankan MBG ini dan juknisnya juga sudah jelas, silakan saja," ucapnya. Kendati demikian, pihaknya tetap berharap agar pemerintah pusat bisa sepenuhnya men-cover biaya MBG ini di Banjarmasin, sebab Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional telah menganggarkan sekitar Rp71 miliar untuk pelaksanaan program ini. (Thania Ang) Editor: Yayu