WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Skema pemberian subsidi ke masyarakat masih menjadi fokus pembahasan pemerintah. Hal itu dilakukan seiring munculnya analisa bahwa sejumlah subsidi kurang tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah sedang mempersiapkan tiga opsi skema distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar lebih tepat sasaran.
Baca juga:Penyaluran Pupuk Bersubsidi ke Petani Bakal Lebih Simpel, Prabowo Siapkan Perpres
Bahlil mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus untuk merumuskan cara penyaluran subsidi energi yang lebih terarah. Tim yang dipimpin oleh Kementerian ESDM ini, menurut Bahlil, sudah dua kali melakukan rapat koordinasi terkait hal tersebut.
Bahlil menjelaskan bahwa tim telah mengajukan tiga opsi. Pertama, mengubah seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
“Opsi ini berarti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, UMKM, dan transportasi umum yang selama ini mendapatkan subsidi tidak lagi mendapatkannya,” ujar Bahlil pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Rabu (13/11).
Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh sektor transportasi dan fasilitas umum guna menjaga kestabilan inflasi. Sementara sebagian besar subsidi kepada masyarakat diubah ke dalam bentuk BLT.
Opsi ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Namun, saya belum bisa memberikan rincian lebih lanjut karena ini masih dalam proses pembahasan,” kata Bahlil.
Ketiga opsi ini, menurutnya masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final. Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian ini kepada presiden sebelum kemudian diajukan ke DPR.
Baca juga:Heboh Rumor Subsidi BBM Dialihkan untuk Program 3 Juta Rumah, Begini Penjelasan Menteri ESDM Bahlil
Di sisi lain, terkait subsidi LPG, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberikan subsidi dalam bentuk barang. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi dari berbagai pihak, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).(pwk)
Editor: purwoko