“Disamping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti Pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu,” sambungnya.
Baca juga: PT PLN Pastikan Keandalan Pasokan Listrik di Gardu Induk Seberang Barito
Langkah strategis lain yang menjadi topik pembahasan dalam rakor adalah menyangkut penegakan hukum. Dia menjelaskan pihaknya selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.
“Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik,” sebut Karim.
Dirinya menekankan jika DivPropam betul-betul mengawal menegakkan kasus tersebut secara objektif. Masalah-masalah menyangkut anggota yang terjadi di wilayah akan ditangani dengan tegas dan transparan.
Baca juga: Warga Gunung Ulin Dukung Kemenangan H Rusli-Syairi
“Kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi,” pungkasnya.(Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko